Pewarta : Nurul Ikhsan | Editor : Nurul Ikhsan
ASIASATU.com, Jakarta – Pelanggaran hukum di wilayah laut menghilangkan pendapatan negara dari sektor maritim cukup besar. Eks Oditur Jenderal TNI Laksda (Purn) Dr. Nazali Lempo mengungkapkan bahwa penegakkan hukum di wilayah laut menjadi bagian penting dari mewujudkan kedaulatan hukum, terlebih lagi kedaulatan bangsa dan negara.
Menurut praktisi hukum yang juga mantan Danpuspom TNI ini, penegakkan hukum di wilayah laut harus menjadi perhatian. Ia menegaskan pelanggaran banyak terjadi di wilayah laut dengan potensi kerugian negara yang sangat besar jika penegakkan hukum lemah.
“70% pelanggaran hukum terjadi di wilayah laut kita, di hampir semua sektor maritim. Selama ini penegakkan hukum terfokus di wilayah darat saja, sementara kita bisa menyelamatkan kekayaan negara yang sangat besar ini dari sektor maritim jika penegakkan hukumnya maksimal,” tandasnya.
Laksda (Purn) Dr. Nazali Lempo, SH, MH, M.Tr Opsla, CHRMP yang meraih Doktor Hukum dari Unhas ini mengaku optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakkan hukum di wilayah laut menjadi program penting pemerintahannya. Latar belakang Presiden Prabowo Prabowo Subianto dari militer, menurutnya akan lebih memahami persoalan teritorial wilayah laut dan penegakkan hukumnya.
“Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sangat memperhatikan strategi pengamanan, kedaulatan dan penegakkan hukum di wilayah laut. Berlatar belakang militer dan kemampuan diplomasi yang dikuasainya tentunya beliau sangat mengetahui bagaimana seharusnya memaksimalkan setiap potensi di sektor maritim dan penegakkan hukumnya,” imbuhnya.
Setiap tahunnya terjadi pelanggaran hukum di wilayah laut, mulai dari kejahatan kemaritiman seperti illegal fishing, pembajakan sampai penyelundupan. Bahkan, beberapa sumber kejahatan di darat terjadi dari laut yang tidak saja mengancam keselamatan masyarakat, bahkan kedaulatan negara.
Permasalahan penegakkan hukum di wilayah laut sendiri masih dianggap sangat lemah. Luasnya wilayah laut dan terbatasnya pengawasan masih menjadi permasalahan krusial. Tak hanya itu, masih terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di wilayah laut, sehingga berakibat tidak tercapainya penyelesaian penanganan hukum hingga pengadilan melalui proses penuntutan oleh Kejaksaan Agung.
Menurut Nazali Limpo, terpenting adalah penegakkan hukum di wilayah laut bisa mengamankan setiap kekayaan laut dan potensi ekonomi maritim untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai 1.338 miliar dollar AS per tahun, atau lebih dari Rp 20.000 triliun, tersebar di sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, pertambangan, energi, dan transportasi laut.
“Potensi ekonomi maritim kita yang ribuan triliun yang bangsa ini miliki jika dimaksimalkan penegakkan hukumnya jelas akan mendorong pembangunan nasional. Untuk itu bagaimana antar lembaga penegak hukum di laut bisa sepenuhnya sinergi, melepaskan ego sektoral untuk bersama-sama fokus dalam penegakkan hukum di wilayah laut kita tanpa ada kompromi yang sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara dan wibawa hukum negara kita di dunia internasional,” ujar alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVI/tahun 1990.
Ia juga menyoroti pemaksimalan penggunaan teknologi dalam penegakkan hukum di wilayah laut. Menurutnya penerapan teknologi untuk pengamanan laut bisa mendeteksi dan memetakan setiap pelanggaran dan ancaman, selain bisa membantu mengorganisir dalam penanganan penegakkan hukumnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pemanfaatan potensi ekonomi maritim. Salah satunya menjadikan Poros Maritim Dunia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarpulau, pengembangan industri kelautan, dan penguatan keamanan maritim. Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur yang baik dan penegakkan hukum menjadi kunci mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Indonesia yang sangat besar.
“Darurat pelanggaran hukum di laut harus dihadapi dengan cara-cara extra ordinary. Selain penggunaan teknologi termutakhir, terpenting lagi adalah pembinaan sumber daya manusia, dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Ini sangat penting agar wilayah laut kita bisa terlindungi, dan usaha-usaha penegakkan hukum bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
